Hendri Kampai: Efisiensi Anggaran Seharusnya Pada Jumlah dan Gaji Pejabat Negara dan Daerah

PEMERINTAHAN - Ketika membahas efisiensi anggaran negara, banyak yang langsung berpikir pada pengurangan subsidi atau pemangkasan anggaran pembangunan. Namun, satu aspek yang sering luput dari perhatian adalah jumlah dan gaji pejabat negara serta daerah.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki struktur administratif berjenjang dari pusat hingga desa, jumlah pejabat publik terus bertambah, dan konsekuensinya, beban anggaran untuk membayar gaji, tunjangan, dan fasilitas mereka pun semakin besar.

Baca juga: Polsek Sukajadi Hadiri Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Program Padat Karya

Pertanyaannya, apakah ini efisien? Apakah struktur ini benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan rakyat, atau justru lebih banyak membebani keuangan negara?

1. Struktur Pemerintahan yang Terlalu Gemuk
Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang sangat berjenjang, terdiri dari pemerintah pusat, 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.763 desa/kelurahan. Masing-masing tingkatan ini memiliki kepala daerah, wakil, staf, hingga pejabat struktural yang jumlahnya tidak sedikit. Setiap kepala daerah dan wakilnya mendapat gaji dan tunjangan dengan jumlah yang cukup besar, belum lagi biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk mendukung kinerja mereka.

Baca juga: Bimbingan Teknis KPPS Desa Anjatan Baru

Di tingkat pusat, kementerian dan lembaga pemerintah juga terus bertambah. Setiap pergantian pemerintahan, muncul kementerian baru, badan baru, atau setidaknya unit kerja baru yang membutuhkan pegawai, fasilitas, serta anggaran tersendiri. Sementara itu, tumpang tindih kebijakan dan birokrasi yang panjang justru sering memperlambat kinerja pemerintahan dan menghambat pelayanan kepada masyarakat.

2. Gaji dan Tunjangan Pejabat yang Tinggi
Salah satu beban terbesar dalam anggaran negara adalah belanja pegawai. Dalam APBN 2023, belanja pegawai pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp500 triliun, sementara belanja pegawai di daerah juga mencapai angka yang tidak kalah besar. Tidak hanya gaji pokok, tetapi juga berbagai tunjangan, insentif, fasilitas, hingga dana pensiun bagi para pejabat.

Baca juga: Polsek Cisitu : Bhabinkamtibmas Desa Sundamekar Menghadiri Musyawarah Desa Terkait BLT DD

Sebagai contoh, seorang kepala daerah tingkat provinsi memiliki gaji pokok yang mungkin terlihat kecil, tetapi tunjangan dan fasilitas lainnya seperti rumah dinas, mobil dinas, dana perjalanan dinas, dan berbagai fasilitas lainnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Begitu pula dengan anggota DPR/DPRD yang mendapatkan berbagai tunjangan di luar gaji pokoknya.

Ironisnya, dengan biaya yang begitu besar untuk membayar pejabat negara dan daerah, banyak daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah anggaran negara lebih banyak dinikmati oleh pejabat daripada digunakan untuk kepentingan rakyat?

Baca juga: Polsek Ciracap Laksanakan Apel Kesiapan Pelaksanaan Pemilu 2024 di Bersama Pemerintahan Kecamatan Ciracap

3. Pengurangan Jumlah Pejabat Sebagai Solusi Efisiensi
Jika efisiensi anggaran benar-benar ingin dilakukan, maka pemerintah seharusnya berani memangkas jumlah pejabat negara dan daerah serta meninjau kembali skema gaji dan tunjangan mereka. Beberapa langkah konkret yang bisa diambil antara lain:

Merampingkan Struktur Pemerintahan: Misalnya, dengan menggabungkan beberapa kementerian atau lembaga yang tugas dan fungsinya mirip, sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan. Di tingkat daerah, jumlah pejabat struktural bisa dikurangi dengan mengoptimalkan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan.

Baca juga: Pastikan Situasi Kondusif Kapolsek Sukasari Lakukan Pengecekan Gudang Logistik PPK

Evaluasi Gaji dan Tunjangan Pejabat: Skema penggajian pejabat harus lebih berbasis kinerja dan dampak kerja, bukan hanya berdasarkan jabatan. Jika seorang pejabat tidak memiliki kontribusi yang signifikan, seharusnya tidak ada alasan untuk mendapatkan tunjangan berlebihan.

Penerapan Sistem Digitalisasi untuk Efisiensi Administrasi: Banyak pekerjaan administratif yang masih bergantung pada jumlah pegawai yang besar. Dengan digitalisasi, birokrasi bisa lebih cepat dan biaya operasional bisa ditekan.

Penyederhanaan Jabatan Struktural di Daerah: Banyak jabatan di tingkat daerah yang sebenarnya bisa diintegrasikan atau ditiadakan tanpa mengurangi efektivitas layanan publik.

4. Dampak Positif Efisiensi Ini bagi Rakyat
Jika langkah-langkah ini diterapkan, maka anggaran negara yang sebelumnya tersedot untuk membayar pejabat bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan birokrasi yang lebih cepat.

Sebagai contoh, jika anggaran yang digunakan untuk membayar tunjangan pejabat daerah dialihkan untuk membangun sekolah atau fasilitas kesehatan, maka masyarakat di daerah terpencil akan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Ini adalah bentuk efisiensi yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Baca juga: Sambut Tahun Baru 2024, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau Ikut Apel Gelar Personel Pengamanan di Taman Tugu Bambu Runcing

Kesimpulan
Efisiensi anggaran negara bukan sekadar soal mengurangi belanja modal atau memangkas subsidi untuk rakyat, tetapi juga soal menata ulang struktur pejabat negara dan daerah agar tidak membebani keuangan negara.

Dengan jumlah pejabat yang lebih ramping dan gaji yang lebih rasional, negara bisa lebih fokus pada pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Jika efisiensi benar-benar menjadi tujuan, maka seharusnya reformasi dimulai dari atas, bukan dari pemotongan hak-hak rakyat kecil.

Jakarta, 12 Februari 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi